Modul Pengantar Ilmu Kehutanan 2

Sejarah pengelolaan hutan

1.      manusia tdk bisa lepas dari hutan dalam kehidupannya< sejak jaman dahulu sampai sekarang dan akan datang. jadi benar  “Forest is about people”

2.      berdasarkan bentuk ketergantungan kehidupan manusia terhadap hutan,  bentuk interaksi manusia dapat di kelompokkan ke dalam 5 periode (suhendang, 2014)

a.      Periode kehidupan manusia sepenuhnya bergantung pada hutan

b.      periode kehidupan manusia memungut hasil hutan secara berkelanjutan

c.       periode kehidupan manusia merusak hutan

d.      periode kehidupan manusia memerlukan hutan

e.      periode kehidupan manusia mendambakan hutan

3.      peran hutan dalam perubahan   iklim.  deforestasi hutan yang terjadi selama ini dihubungkan dengan perubahan iklim melalui penngkatan  gas gas yang berperan dalam pemansan bumi  seperti  CO2, methan, N2O dan CFC. selain  karena deforestasi hutan, peningkatan itu disebabkan  pula oleh  pembakaan minyak dan arang (fossilfuels() juga jarena metabolisme tanaman dan tanah  (melepas jumlah CO2 > yg diserap fotosontesis maupun diffuse ke laut.

4.      kerusakan hutan bukan semata mata karena factor kepadatan penduduk  tetapi karea pemilihan paradigm pembangunan yang berbasis  negara, sentralistis, berorientasi pembangunan ekonomi.

5.      eksploitasi sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah telah memberi kontribusi bagi ekonomi Indonesia, tetapi dari sisi lain menimbulkan bencana nasional dengan adanya ongkos ekologi (kerusakan sdh), ongkos sosial budaya (penmbatasan akses dan penggusuran hak hak masyarakat).

6.      pengelolaan masa kolonial belanda dimulai pada hutan jati yang sebelumnya telah dieksploitasi oleh perusahaan dank arena mengkuatirkan kontinuitas pasokan jati untuk pabrik pabrik kapal, maka dikirim daendels menjadi gubernur jenderal hindia belanda  untuk  merehabilitasi kawasan hutan.

a.      Daendels membentuk Jawatan Kehutanan, membuat rencana reforestasi hutan yang terdegradasi, mengeluarkan Peraturan Pemangkuan Hutan sebagai domein negara dan ditujukan untuk kepentingan negara.

b.      mengeluarkan peraturan hutan tentang pengelolaan hutan jawa Madura (Bosch ordonantie voor Java en Madoera 1865,  peraturan agrarian Domeinverklaring 1870,

c.        pembentukan 13 daerah hutan yang masing masing dibentuk unit unit pengelolaan hutan, unit unit perencanaan hutan, peraturan eksploitasi dengan Reglemen Pemangkuan dan Eksplotasi hutan 1874 yang kemudian diganti dengan Reglemen untuk Pemangkuan Hutan Jawa Madura 1913 kemudian ordonansi hutan jawa Madura 1927

7.      pada masa pendudukan jepang

banyak fasilitas, sarana prasarana,  yang dibumi hangskan oleh Belanda sebelum menyerahkan kekuasaan. ordonansi hutan Jawa Madura1927 tetap  berlaku. Pengelolaan hutan  jati mengalami masa surut, karena tdk mungkin mengelola hutan dengan baik dibawah kondisi pejuang indonesia melakukan  perang kemerdekaan. Jepang menggunakan hutan itu sebagai sumber bahan baku industry kapal kayu.  Urusan kehutanan menjadi salah satu sumber keuangan perang.

8.      pada masa  kemerdekan, orla dan orba

acuan : Ps 33 ayat 3  UUD 1945

1946  menerjemahkan peraturan peraturan jaman belanda,  membentuk

     pedoman kerja jawatan kehutanan

1947 membentuk jawatan kehutanan sumatera, ordonansi kehutanan 1927 masih diberlakukan

1951 dibentuk panitia peraturan kehutanan  yg membuiat baru dan meninjau yang lama

1957  penyerahan urusan pusat ke daerah  (termasuk urusan kehutanan)

1961 pembentukan perhutani

1964 dibentuk depatemen kehutanan

1967 UU no 5 ttg kehutanan diberlakukan

1967  Era ordebaru  era penanaman modal dimulai.    PMA (penanaman modal asing) dan

1968 penanaman modal dalam negeri (PMDN)

mulsai ada HPH dan HPHH sistem konsesi dengan kosekuensi:

·         terjadi degradasi ekologi hutan

·         sumber pendapatan masyarakat setem[pat makin hilang

·         masyarakat lokal (yg bergantung pd hutan) kehilangan akses ke hutan

ini masalah laten sehingga pendekatan pengelolaan harus berivah engikuti paradigm baru…

9.       jaman reformasi tidak banyak berbeda (pengaruh jaman orba masih amat kuat). KKN tetap terjadi dengan modus operandi yang berbeda

10.   harapan ke depan>>>  kita tunggu

Modul Pengantar Ilmu Kehutanan 1

1.    Pengantar Ilmu Kehutanan (PIK) dimaksudkan untuk memberi dasar bagi  para mahasiswa  tentang aspek aspek penting bidang kehutanan. Liputan umum dari hal hal yang harus diperhatikan para  calon pengelola hutan karena keputusan keputusan manajerial mereka akan berpengaruh pada ekosistem hutan.

2.    Hutan adalah kawasan yang bertumbuhan pohon dengan kerapatan yang tinggi,  bergantung pada definisi budaya yang ada, apa yang dianggap hutan bisa bervariasi menurut ukuran dan mempunya klasifikasi yang berlainan sesuai dengan bagaimana dan apa yang menjadi komposisinya.

3.    hutan adalah komunitas biologi terdiri dari tanaman dan hewan yang berada dalam interaksi yang kompleks dengan lingkungan abiotik, termasuk factor tanah,  iklim dan fisiografi.

4.    meskipun biomasa pohon mendominasi hutan, tetapi proporsi dalam jumlah, ia adalah yang  paling sedikit dibanding jumlah total spesies yg ada di hutan.

5.    hutan berfungsi sebagai habitat organism, pengatur tata air, dan pengawet tanah. dan sebagai pemegang kunci utama dalam biosfer

6.    jadi hutan adalah ekosistem dinamis yang didominasi oleh pohon yang secara terus menerus berubah dalam struktur dan komposisinya.

7.    umumnya hutan terdiri dari beberapa lapisan tajuk, Tajuk atas (canopy,) dan tajuk tajuk dibawahnya . Tajuk dibawahnya ini dibagi lagi dalam  jenis semak, herbal, dan lumut serta mikroba

8.    hutan penting bagi manusia karena menyediakan berbagai sumberdaya alam, menyimpan karbon,  membantu mengatur iklim , memurnikan air, dan mencegah bencana alam seperti banjir,

9.    kehutanan  adalah ilmu dan seni untuk mewujudkan, mengelola, memanfaatkan, mengkonservasi, dan memperbaiki hutan dan sumberdaya yang berasosiasi dengannya. semua itu adalah untuk  memenuhi, kebutuhan  dan manfaat bagi manusia,\ .

10. tujuan utama  kehutanan adalah mewujudkan dan mengimplementasikan sistem pengelolaan hutan untuk mencukupi  kebutuhan  lingkungan, barang  dan jasa, sambil sekaligus melestarian sumberdaya hutan  dan sumberdaya lain yang terkait.

11. tantangan kehutanan adalah mewujudkan tujuan tujuan itu itu dalam sistem yang bisa diterima secara sosial ekonomi dan politik.

12. ilmu kehutanan adalah campuran yang kompleks dari ilmu ilmu biologi, manajerial, sosial dan politik

13. silvikultur adalah proses untuk mewujudkan, memelihara, atau merestorasi keseimbangan antar  komponen komponen struktur dan fungsi pokoknya,  yang menjamin vitalitas stabilitas, dan resiliensi ekosistem dalam jangka panjang, (Nyland, 2007). Ilmu silvikultur adalah pokok ilmu kehutanan

14. Ruang kerja kehutanan adalah   dipermukaan tanah yang bertumbuhan   pohon. (perhatikan tupoksi kehutanan dan  pertambangan

15. kehutanan modern mencakup kepedulian  yang luas, termasuk jasa ekosistem, dengan membantu hutan untuk menyediakan kayu bahan baku, habitat liaran, pengelolaan kualitas air, rekreasi, perlindungan bentang lahan dan komunitas, kesempatan kerja, bentang lahan yang indah serasi, pengelolaan keragaman hayati, pengelolaan watershed, pengendalian erosi, dan mempertahuan hutan sebagai penampung ( sink)  CO2 diudara>

16. ekosistem hutan makin menonjol sebagai komponen paling penting di biosfir, dan kehutanan telah muncul sekaligus sebagai ilmu, keahlian  dan teknologi terapan.

17. Pada awalnya kehutanan merupakan ilmu yang terpisah. namun dengan bangkitnya ilmu ekologi dan lingkungan, terjadilah pengaturan kembali (rearrangement)  ilmu terapan. kehutanan adalah  salah satu dari tiga ilmu penggunaan lahan utama, selain  pertanian dan agroforestri.

18. fundamen kehutanan adalah ekologi. Hutan alam atau hutan tanaman yang tujuan awalnya hanya mengektraksi hasil hutan, sekarang harus direncanakan dan dikelola dengan  menggunakan prinsip ekologi  dan agroekologi.

19. dewasa ini, trend riset menekankan pada, ekosistem hutan dan pemuliaaan pohon untuk memperoleh  spesies dan varitas yang lebih baik karena pertumbuhan pohon adalah resultan dari  G x E (hukum Klebs)

20. kehutanan juga meliputi pengembangan cara yang lebih baik untuk tanaman, perlindungan, penjarangan, penggunaan api, menebang, mengangkut, dan memproses kayu, salah satu aplikasi kehutanan modern adalah reforestasi, rehabilitasi reklamasi, restorasi hutan yang rusak,

21. pohon adalah pemberi manfaat lingkungan,sosial dan ekonomi untuk manusia. di banyak daerah, industri kehutanan menjadi penting dari sisi ekologi ekonomi dan sosial

22. sertifikasi pihak ketiga yang melakukan  verifikasi independen atas pengelolaan hutan yang lestari menjadi galib di tahun 1990 an.

23. Sistem sertifikasi ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kritik atas kerusakan hutan terutama di Negara berkembang. Namun demikian beberapa sistem sertifikasi juga dikritik karena digunakan  sebagai alat pemasaran sehingga kehilangan independensinya.

24. kelestarian hutan dapat diwujudkan melalui  mekanisme sertifikasi, termasuk sertifikasi kelayakan kerja dari sumberdaya manusianya

25. persepsi public tentang pengelolaan hutan menjadi controversial, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat yg merasakan adanya kesalahan  kelola hutan.  Tuntutan bahwa hutan harus dikelola untuk tujuan tujuan lain, tidak hanya untuk produksi kayu saja tetapi juga harus memperhatikan hak hak  masyarakat tradisional, rekreasi, pengelolaan DAS, dan kebutuhan untuk preservasi liaran, aliran air, dan habitat wildlife. Ada  tantangan kuat terhadap penggunaan api di hutan,  pembalakan, rekreasi  bermotor (motocross), dan isu isu lain yang merangsang debat sengit, sementara  kebutuhan masyarakat akan hasil kayu terus saja meningkat.

26. Forest IS for people and  Forestry is about people.

RIMBAWAN

1.    Rimbawan bekerja dalam bidang industri kayu dan turunannya, jawatan kehutanan pemerintah,  perusahaan hutan, lembaga swadaya masyarakat, kehutanan kota, hutan rakyat, dan hutan miliknya sendiri.

2.    profesi kehutanan meliputi berbagai variasi pekerjaan, dengan persyaratan pendidikan mulai dari pendidikan tingkat menengah, diploma, sarja sampai doctor untuk pekerjaan yang amat khusus.

3.    rimbawan industry hutan   merencanakan permudaan alam dimulai dengan pemanenan yang berhati hati. (itulah sebabnya sistem silvikultur dinamai seperti THPB, THPA, TPI, TPTJ, TPTI )

4.    Rimbawan hutan kota bekerja mengelola pohon di ruang hijau kota. Rimbawan yang bekerja di persemaian, memproduksi semai untuk membangun hutan atau melaksanakan proyek permudaaan lainnya. Rimbawan juga memuliakan pohon, Insinyur kehutanan mengembangkan bangunan baru ( jalan, jembatan untuk kelancaran logging.

5.    Rimbawan professional juga mengukur dan membuat model pertumbuhan pohon dengan alat alat canggih seperti Sistem informasi Geografi (SIG)

6.    Rimbawan melawan serangan  hama, penyakit hutan, bahaya api, tapi juga menjaga  aspek aspek eekosistem untuk tetap berjalan  ketika kemungkinan terjadinya  bahaya epidemik  itu rendah.

7.    Rimbawan makin berperan  atau berpartisipasi dalam  perencanaan konservasi wildlife,  dan perlindungan watershed. Sebelumnya rimbawan lebih banyak bergelut dengan pengelolaan kayu, terutama permudaan, pengendalian api dan menjaga hutan agar tetap dalam kodisi prima.  

PERENCANAAN KEHUTANAN

1.    rimbawan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan dengan mengandalkan  peta hasil inventarisasi hutan, yang menunjukkan kondisi topografi dan juga distribusi pohon (menurut spesiesnya) dan tanaman penutup tanah lainnya. Rencana ini juga meliputi tujuan pemilik, pembuatan jalan, gorong gorong,  disesuaikan dengan kedekatan hutan dengan hunian manusia, kondisi pengairan, kondisi hidrologis, dan informasi tentang  tanah

2.    Rencana manajemen hutan ini galibnya juga meliputi perlakuan silvikultur yang direkomendaskan dan jadwal waktu implementasinya

3.    Rencana manajemen hutan meliputi rekomendasi untuk mencapai tujuan  pemilik dan kondisi akan datang yang diinginkan sesuai dengan  ekologi, financial, logistic dan kendala lain.

4.    Pada beberapa kasus, rencana terfokus pada upaya memproduksi kayu berkualitas untuk diproses maupun dijual. Oleh karena itu spesies, jumlah, dan bentuk menjadi tumpuan perhatian. Nilai jumlah dan mutu  kayu hasil panenan akan menjadi komponen  penting  dalam rencana silvikultur.

5.    Rencana pengelolaan yang baik meliputi pertimbangan tentang kondisi hutan di masa depan setelah pemanenan (terutama perlakuan antara- intermediate) dan rencana untuk permudaannya setelah panen apakah akan menggunakan permudaan  alam atau permudaan buatan.

6.   Tujuan pemilik atau pemegang hak akan menentukan rencana pemanenan dan perlakuan tapak selanjutnya . Perencanaan praktek kehutanan yang baik harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat/penduduk pedesaan yang hidup di dalam atau bedekatan dengan hutan.  Inilah yang mendorong pengelolaan hutan optimal, ataupun praktek PHBM.

7.   dalam permudaan hutan, rimbawan juga mengikutkan masyarakat dalam sistem tumpangsari yang diperluas dalam  agroforestry

8.   aturan penebangan dan peraturan tentang lingkungan hidup dijadikan pedoman pada setiap kali membuat perencanaan.

9.   Rencana itu memuat instruksi  pemanenan yang sustainable dan regenerasi  pohon (dinyatakan dalam rencana tebang dan permudaan kembali , menurut waktu dan tempat)  rencana itu juga memuat rencana pembukaan wilayah , seperti pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan operasi  lapangan.

10.   istilah Lacak balak (chain of custody), atau tata usaha kayu sebenarya bukan barang baru, karena sudah merupakan bagian dari paket peraturan dan tidak asing bagi  pengelola hutan jati.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG

KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang  dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi

mendatang; 

b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat; 

c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus  menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta  tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional; 

d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru. 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 

6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 

10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 

11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

12. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu. 

13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. 

14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 

EOF

PIK-  12 SEPT. 2014 SOAL LATIHAN 1.     Apa yang disebut  a.     hutan b.     kehutanan c.      agroforestry d.     kawasan hutan 2.     Apa yang menjadi tantangan kehutanan 3.     Mengapa harus ada sertifikasi hutan dan manfaatnya untuk pengelolaan hutan 4.     Berdasar fungsinya, UU kehutanan 41/99 membagi hutan atas Hutan Produksi, Hutan Konservasi, Hutan Lindung, apa maksudnya? 5.     Tulis istilah istilah lain klasifikasi hutan yang anda jumpai dalam  pasal  1 (satu) UU kehutanan tersebut

 

1.       .

Pengelolaan hutan

Unsur manajemen umum

Planning

Organizing

Actuating

controlling

Perencanaan kehutanan

•      Rencana  dikembangkan berdasarkan inventarisasi sumberdaya hutan yang telah dipetakan, yang memperlihatkan fitur topografi, dan distribusi jenis

•      tujuan pemilik, jalan, gorong gorong, kedekatan dengan pemukiman, fitur air dan kondisi hidrologi dan informasi tentang tanah

•      Rekomendasi  untuk mencapai tujuan, dan kondisi masa depan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan sisi ekologi, finansial, logistik dan batasan batasan lain

•      Perencanaan yang baik termasuk pertimbangan tentang kondisi tegakan setelah pemanenan, dan rencana permudaan buatan setelah panen

•      Praktek kehutanan yang baik juga harus mempertimbangkan kebutuhan stakeholder lain termasuk penghuni pemukiman di dalam dan di sekitar hutan (sisi sosial dari kehutanan)

Perencanaan kehutanan

Rangkaian kegiatan yg meliputi

–     Pemantauan (monitoring)

–     Penilaian (asesmen)

–     Pengambilan keputusan (decision making)

–     Penerapan ( implementasi)

Komponen kegiatan:

–     Inventarisasi hutan

–     Pengukuha n kawasan

–     Penatagunaan kawasan

–     Pembentukan wilayah pengelolaan

–     Peenyusunan rencana kehutanan

Pengelolaan hutan

•      Praktek penerapan prinsip prinsip biologi, fisika, kimia,analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaian membangun atau regenerasi, membina memanfaatkan dan mengkonservasi hutan sesuai dengan tujusan dan sasaran yang ditetapkan dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan

•      Mencakup pengelolaan estetika, ikan dan fauna air pada sungai di dalam hutan, rekreasi, nilai  atau fungsi hutan untuk perkotaan, air, hidupan liar, kayu dan HHBK,  serta nilai nilai lain dalam lingkup kelompok SDH

SISTEM MANAJEMEN HUTAN

SFM

•      Pengelolaan hutan berbasis prinsip pembangunan lestari ( sustainable development), SFM menggunakan tujuan sosial ekonomi dan lingkungan yang sangat luas

•      Tujuh tema SFM

–     Luasnya hutan

–     Keragaman hayati

–     Kesehatan dan vitalitas hutan

–     Fungsi produktif dan sumberdaya hutan

–     Fungsi protektif sumberdaya hutan

–     Fungsi sosial ekonmi, dan

–     Kerangka  hukum, kebijakan dan institusi

Ekosistem hutan

•      Ekosistem hutan adalah  areal  dalam lansekap yang didominasi oleh pohon dan  masyarakat biologis  yang terintegrasi tanaman hewan dan mikroba,  bersama sama saling berinteraksi dengan tanah setempat (sebagai subsrtat) dan atmosfir (iklim).

•      Hutan yang mengalami kerusakan adalah tetap hutan karena warisan biologis dan fisik dari hutan sebelumnya : tanah ,bahan organik, mikroba, hewan dan vegetasi.dibawah rejim SFM  waarisan ini tetap  bertahan antara waktu kerusakan ampai terbengunnya kembali penutupan pohon

•      Kerusakan periodik adalah atribut kunci untuk ekositem hutan dan pemeliharaan karakter sejarah dan nilai  membutuhkan pemeliharaan rejim pengaruh yang bersifat ekologis setelahnya..

•      Karena ekosistem hutan merupakan sistem biofisikal yang terintegrasi,  maka hutan merupakan rangkaian komponen dari  proses ekosistem.  Perubahan jangka pendek yang terjadi pada struktur hutan bukan berarti hilangnya  hutan, asalkan proses ekosistem itu masih tetap bekerja pada tingkat yang bisa diterima.

•      FEM  pendekatan konservasi hutan, pemanfaatan, admini strasi dan pengaturan berbasis pendapat bahwa hutan adalah sebuah sistem biofisik bernilai ganda  yang sangat kompleks, terintegrasi, resilient dalam batas toleransi keruakan tertentu

•      Namun bila batas toleransi itu dilampaui maka daya resiliensi, nilai serta jasa lingkungan akan berubah dan bahkan menurun.

•      Sustainabilitas:  sustainabilitas  intergenerasi adalah prekondisi FEM

•      Tujuan: FEM menetapkan tujuan yang terukur dengan spesifikasi proses ke depan dan outcomeng perlu untuk sustainabilitas.

•      Model dan pemahaman ekologikal: FEM mengandalkan penelitian dilakukan pada setiap level organizasi ekologikal.

•      Kompleksitas dan keterhubungan: FEM merekognisi bahwa  diversitas biologi dan kompleksitas struktur memperkuat ekosistem melawan kerusakan dan pasokan sumberdaya genetik  yang dibutuhkan untuk beradaptasi pada perubahan jangka panjang.  

•      Sifat dinamis ekosistem: FEM  jauh dari usaha untuk mem "freeze" ekosystems pada status atau konfigurasi tertentu.   

•      Konteks dan skala:: FEM merokognisi bahwa proses  ekosistem  beroperasi  pada tenggang spasial dan temporal yang lebar , dan sifatnya pada    setiap lokasi sangat  dipengaruhi sistem disekitarnya   

•      Manusia sebagai komponen ekosistem: FEM menilai peran ajtif manusia dalam mencapai tujuan sustainabilitas manajemen.

•      Adaptabilas dan akuntabilitas: FEM mengakui bahwa pengetahuan masa kini dan paradigma of ecosystem funngsi sekosistem adalah provisional, tidak lengkap dan   subyek perubahan.

Elemen FEM

•      Kebangkan satu rangkaian  tujuan manajemen yang menghargai toleransi  ecologikal dan resiliensi ekosistem, species dan nilai interest.

•      Mengelola hutan sebagai ecosystems,  lintas level organisasi dan integrasi biologikal.

•       Batasi area manajemen secara ekologikal,  dan pakailah variasi praktek manajemen  untuk sesuai  diversitas ecologikal dan biologikal yang dijumpai. Kenakan menejemen ekosistem  pada skala  tegakan dan bentang lahan,   pada area hutan dan skala waktu ekologi yg tepat pada setiap badan atau organisasi  dibawahnya

•        ada rencana  yang memiliki mandat mengelola untuk keseimbangan  sustained balance  nilai sepanjang bentanglahan dan variasi  temporal dalam nilai nilai ini  dalam setiap tegakan. Memelihara fungsi ecosystem,  sekuen seral, dan komposisi spesies dalam tenggang  historis  variasi  (emulasi kerusakan hutan alam) atau  diterima secara sosial .

•      mengelola secara adaptif,  

•      pembelajaran terus menerus dan  praktek yg berubah lebih   sebagai mana ditunjukkan  oleh outcome yg selalu dimonitor,  dan

•       menggunakan alat forecasting  berbasis ekologi  untuk mendukung perencanaan manajemen  dalam keadaan di mana belum ada  pengalaman yang dapat memberikan pedoman yang diperlukan.

Lingkungan dan kehutanan

•      Kehutanan sdh lama bicara ttg lingkungan sewaktu orang lain belum bangun

•      Pesan untuk rimbawan dalam menghadapi hutan yang akan dikelolanya, dapat dilihat dari pengklasifikasian kawasan berhutan misalnya  dalam daftar klas hutan jati

•      Intensifikasi perlindungan hutan makin nampak seperti munculnya  ketentuan untuk mengklasifikasikan  (bisa dilihat pada detail proses sertifikasi)

Intisari Nawa Cita dalam bidang Lingkungan dan Kehutanan

Jabaran Nawa Cita (NC) dalam bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan

1)      Menciptakan jaminan kepastian hukum dan keadilan  dalam pengelolaan SDH dan lingkungan/SDH-L (NC no 1 & 4)

2)      Menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan SDH-L (NC no 2)

3)      Mengembalikan semangat bhinneka tunggal ika dengan cara mempercepat pembangunan daerah tertinggal (NC no 3,9)

4)      Menciptakan kemandirian dalam kebutuhan hidup berbasis produk & kelestarian SDH (biomaterial & industri masa depan, pangan, energi terbaharukan dan jasa lingkungan) (NC no 7)

5)      Peningkatan kualitas SDM yang berkarakter melalui  partisipasi aktif dalam peningkatan produktifitas guna mencapai kemandirian ekonomi (NC no 5,6,7,8)

•      (rumusan tim fahutan ugm okt 2014)